 |
| Ilustrasi Rudal Meluncur Gambar dari pinterest |
Melansir dari Alman Helvas Ali, Meski Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut program modernisasi pertahanan terhambat akibat pandemi Covid-19, fakta menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan kegiatan tersebut. Hal itu tercermin dari jumlah Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk kegiatan pengadaan senjata selama periode 2021-2022.
Total sumber pendanaan yang disetujui Sri Mulyani selama periode itu adalah $14,5 miliar. Jumlah tersebut dua kali lipat dari jumlah sumber pendanaan yang disetujui selama fase kedua Minimum Essential Force (MEF) periode 2015-2019. Mungkin saja kendala yang dimaksud mantan Panglima Kopassus itu adalah anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni, baik belanja modal maupun Pinjaman Dalam Negeri (PDN).
Selama periode 2021-2022, sebagian sumber daya yang dikeluarkan untuk pengadaan platform seperti pesawat tempur Dassault Rafale dan pesawat tak berawak buatan Turki dialokasikan. Begitu pula dengan kegiatan peremajaan sejumlah kapal perang senilai $749,4 juta.
Pembiayaan perawatan dan perawatan senjata yang dibeli di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti meriam self-propelled CAESAR 155 mm buatan Nexter Prancis dan MLRS Astros II Mk6 buatan Avibras Brazil, patut diacungi jempol. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kegiatan tersebut tidak bisa mengandalkan Rupiah Murni karena alokasi belanja modal yang terbatas.
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pada Desember 2022 Kementerian PPN/Bappenas sepakat untuk menambah alokasi PLN dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan sebesar $5 miliar. Dengan demikian, total alokasi DRPLN-JM 2024 untuk kementerian yang pernah dipimpin Juwono Sudarsono itu mencapai $ 25,7 miliar.
Alokasi dana ini sangat murah hati karena melebihi gabungan alokasi uang dari Presiden SBY dan Jokowi pada masa jabatan keduanya dan periode pertamanya. Pasti patut ditanyakan apakah pemerintah memiliki cukup uang tersisa untuk membiayai kewajiban utang luar negerinya untuk pembelanjaan pertahanan, mengingat peningkatan alokasi ini.
Kementerian Pertahanan memiliki alokasi PLN $11,2 miliar untuk tiga tahun ke depan, yang akan digunakan untuk pembelian kapal selam dan tambahan jet tempur Rafale. Sebelumnya telah menerbitkan dua PSP untuk Rafale dengan total nilai PLN $4 miliar, namun jumlah tersebut masih belum mencukupi karena belum termasuk 42 unit yang dijanjikan Indonesia akan dibeli dari Prancis.
Sementara itu, program akuisisi kapal selam membutuhkan PLN dengan pagu $2,1 miliar, dan Naval Group dari Prancis bersaing dengan TKMS dari Jerman untuk mendapatkan dana tersebut. Melalui program ini, diharapkan pada awal tahun 2030 kemampuan perang kapal selam Indonesia kembali bangkit pasca gagalnya program kapal selam murah dari Korea Selatan.
Komitmen pemerintah untuk mendukung kegiatan modernisasi pertahanan kembali ditunjukkan awal tahun ini melalui penerbitan PSP senilai $3 miliar yang ditandatangani Sri Mulyani. Ini merupakan langkah penting karena pembelian munisi dan rudal hingga saat ini belum menjadi prioritas dalam kegiatan modernisasi pertahanan.
Dalam perang Ukraina, sekali lagi terbukti bahwa "logistik tidak memenangkan perang, tetapi perang tidak dapat dimenangkan tanpa logistik." Dalam hal amunisi dan misil untuk platform seperti pesawat tempur dan kapal perang, Indonesia selalu membeli dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak rutin.
Hal ini berimplikasi pada kegiatan pelatihan, dimana Indonesia sangat jarang melakukan latihan menembak rudal setiap tahunnya, padahal kehandalan rudal hanya dapat diketahui melalui latihan menembak secara rutin. Personil yang mengoperasikan misil hanya akan memperoleh kemahiran jika mereka melakukan latihan menembak misil secara langsung, tidak hanya berlatih menggunakan simulator.
Sudah saatnya Kementerian Pertahanan lebih memprioritaskan pengadaan amunisi dan misil di tahun-tahun mendatang. Keyakinan bahwa “tidak akan ada perang dalam 20 tahun ke depan” harus ditinggalkan karena perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik bersifat dinamis, khususnya di Laut Cina Selatan.
Kesiapan dukungan amunisi dan rudal jika terjadi perang harus ditingkatkan, karena negara pemasok tidak akan cepat memasok ke Indonesia jika Indonesia terlibat perang dengan negara lain. Tentu tidak baik menuliskan dalam buku sejarah bahwa Indonesia kalah perang karena gudang senjatanya kehabisan amunisi dan misil.
Terkait industri pertahanan, sejak era Presiden Yudhoyono, pemerintah berambisi mengembangkan rudal dalam negeri, namun hingga kini belum terwujud. Beberapa faktor menjelaskan mengapa Rencana Pengembangan Rudal Nasional belum dilaksanakan, termasuk kurangnya mitra asing yang dapat diandalkan Indonesia untuk mendukung rencana tersebut.
Program pengembangan rudal nasional tidak mengandalkan skema seperti offset atau lisensi, tetapi ingin mengembangkan rudal dari awal. Padahal Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam pengembangan rudal, sedangkan teknologi rudal merupakan campuran dari elektronik, metalurgi, propulsi, aeronautika, dan teknologi lainnya.
Jika pemerintah serius ingin membangun kemampuan dalam negeri dalam teknologi dan manufaktur rudal, itu harus dilakukan dengan mitra tepercaya, seperti produsen rudal Eropa. Salah satu cara untuk menyempurnakan teknologi dan pembuatan rudal adalah dengan membeli rudal seperti Exocet dalam jumlah besar dari Eropa, dan tidak membelinya secara eceran seperti sebelumnya.
Akuisisi dalam jumlah besar harus diimbangi dengan permintaan penggantian kerugian atau lisensi kepada Original Equipment Manufacturers (OEM). Ingatlah bahwa tidak ada makan siang gratis dalam teknologi tinggi, termasuk teknologi pertahanan. Lisensi tersebut memang memiliki konsekuensi tersendiri bagi Indonesia, namun kebutuhan Indonesia akan konsumsi rudal untuk operasi dan pelatihan sebenarnya cukup tinggi jika pemerintah berniat menjadikan TNI sebagai tentara profesional.
